[OPINI] EKONOMI ITU DARI, OLEH, DAN UNTUK SEGELINTIR SAJA, ATAU UNTUK SEMUA?

Oleh: M. Sena Luphdika

-Demokrasi ekonomi sebagai prasyarat kesejahteraan yang lebih adil dan merata-

Menurut Anda, ekonomi yang ada saat ini berpihak pada siapa? Hanya segelintir orang atau seluruh rakyat Indonesia?

Untuk membantu Anda menjawab pertanyaan di atas, mangga cek film dokumenter SEXY KILLERS dari watchdoc berikut ini:

 

Kira-kira apa jawabannya? Coba renungkan jawaban Anda sambil iseng mengetik kata-kata berikut di mbah Google:

• Kesenjangan ekonomi, rasio Gini
• Konflik agraria, konflik tambang, konflik sawit
• Kesejahteraan petani, regenerasi petani
• Sosialita mewah, garis kemiskinan

Rasa-rasanya condong ke segelintir ya.

Kenapa seperti itu? Apa penyebabnya? Mari kita coba telaah dengan sudut pandang kata-kata pamungkas, Demokrasi.

Segelintir vs Seluruh

Sistem ekonomi Indonesia seharusnya bukan kapitalisme seperti yang ada saat ini. Kalau tidak percaya, mangga cek saja UUD 1945 Pasal 33 ayat yang mana pun.

Sesuai namanya, kapitalisme, kapital menjadi hal yang utama dan pertama. Manusia tunduk pada kepentingan dan kemauan dari manusia lain yang punya modal (terutama uang) lebih besar.

Dengan begitu tingginya posisi uang dalam kapitalisme, maka tak heran bahwa pihak yang menikmati keuntungan dan manfaat terbesar dari sistem ini adalah segelintir orang. Mereka adalah orang-orang yang “terlanjur” punya uang, lalu melahirkan uang baru lagi dengan cara-cara yang didukung penuh oleh sistem yang ada.

sumber: OXFAM America

Salah satu dasar utama kapitalisme adalah 1 saham = 1 suara. Siapa yang punya modal besar maka dia yang paling kuat. Kalau tidak punya modal bagaimana? Ya maaf-maaf saja, cuma bisa jadi pekerja yang digaji rutin, dengan nilai yang pas-pasan sekadar untuk bertahan hidup.

Dengan 1 saham = 1 suara tersebut, segelintir orang memiliki hak dan kuasa yang lebih besar dari mayoritas orang. Kekayaan dan keuntungan berkumpul kepada mereka-mereka saja, terpusat dan semakin menggunung.

Tidakkah kita merasa aneh kenapa segelintir orang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang begitu besar untuk menentukan hidup orang banyak? 

Padahal yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan bukan hanya pemegang sahamnya saja. Para pegawainya tentu juga punya kepentingan. Tanpa para pegawai sang pemegang saham juga tidak akan dapat apa-apa.

“Lucunya, pegawai baru dianggap penting ketika mereka mogok kerja.”

Tentu tidak mengherankan kalau sistem semacam ini melahirkan perilaku manusia yang individualis, serakah, kompetitif ekstrim, dan egois. Demi profit dan keuntungan segalanya menjadi halal. 

Lingkungan? Peduli amat.
 

Kesejahteraan pegawai? Seminimal mungkin yang penting bisa hidup. Kepentingan bersama? Di bawah kepentingan pribadiku dong.

“Tidak percaya? Coba cek lagi film SEXY KILLERS yang sudah ditonton sebelumnya. Tonton juga ASIMETRIS, tentang kelapa sawit.”

Inikah sistem ekonomi terbaik yang manusia bisa lahirkan?

Demokrasi Politik vs Demokrasi Ekonomi

Bulan April ini kita melaksanakan “pesta demokrasi”. Kita memilih pemimpin tertinggi Indonesia dan anggota-anggota legislatifnya. Tapi perlu diingat bahwa “pesta” ini baru demokrasi dalam ranah politik.

Tahukah Anda bahwa demokrasi tidak hanya berlaku dalam politik, tetapi juga ekonomi? Tahukah Anda bahwa kata-kata demokrasi ekonomi tersebut ada di konstitusi kita secara gamblang?

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional — UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4”

Demokrasi politik yang kita miliki menurut saya sangat kurang, karena heboh hanya 5 tahun sekali dan ketika demo-demo ke jalanan. Seakan-akan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada urusannya dengan demokrasi.

Sehari-hari kita mengonsumsi bermacam barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi lebih dekat dengan hidup kita, kenapa tidak kita coba implementasi demokrasi di dalamnya?

Demokrasi Politik sudah berjalan, kalau Demokrasi Ekonomi kapan?

https://medium.com/@msenaluphdika/demokrasi-politik-sudah-berjalan-kalau-demokrasi-ekonomi-kapan-22cdeb473fb

Apalagi pada dasarnya demokrasi politik tidak akan berpengaruh banyak kalau ekonominya tidak demokratis. Ia hanya akan melahirkan oligarki (sekelompok penguasa) yang rakus dan egois. Mengedepankan keinginan dan kepentingan kelompok mereka tanpa memikirkan kepentingan orang banyak.

Adakah contoh jahatnya? Banyak sebenarnya, tapi kita coba saja dari hal yang paling mendasar bagi kehidupan kita sehari-hari, sembako. Sembako itu banyak lintah-nya. 

Merekalah yang menyebabkan sebuah realita yang kontradiktif, yaitu: 

Harga di masyarakat begitu tinggi, sedangkan harga di petani sangat murah.

“Masyarakat ingin harga murah, tapi petani tentu ingin harga tinggi supaya mereka sejahtera. Apa solusinya?”

Sembako dalam Demokrasi Ekonomi

Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal ini diurus oleh negara melalui Bulog. Tetapi kalau boleh jujur, Bulog ini dampaknya tidak besar. Malah internal Bulog-nya sendiri seringkali korup.

Hasil search Google dengan kata kunci “Korupsi Bulog”

Tapi apakah kita hanya bisa berpangkutangan atas ketidakbecusan Bulog? Kenapa tidak kita coba koordinir kebutuhan kita secara bersama-sama? Demi kepentingan kita bersama kok, urusan sembako, gitu.

 

Kembali pada kontradiksi dagelan di atas, bagaimana supaya harga sembako murah tapi petani juga sejahtera? Jawabannya ada pada rantai pasok. Di petani harga mungkin murah, tapi di pembeli harga sudah naik dengan margin yang tidak sedikit.

Tak heran kalau petani tidak sejahtera dan orang pada malas jadi petani, karena orang yang mendapatkan keuntungan utama dalam rantai pasok sembako adalah distributornya. Tengkulak dan kawan-kawan yang ada di tengah-tengah justru kaya raya, sedangkan petaninya miskin.

Solusi paling sederhana ya potong rantai pasok. Hubungkan langsung antara pembeli dengan petani. Tetapi ini sulit kalau dilakukan sendiri-sendiri, karena yang namanya panen itu jumlahnya besar. Kalau kita beli secara individu, ya ga bakal mau petaninya. Panen 500 kg masak dibeli cuma 5 ons per orang kan ya capek.

Tetap perlu ada pihak penengah yang mengoordinir interaksi antara pembeli dengan petani, supaya kebutuhan pembeli bisa diagregat sehingga jumlahnya besar dan harganya bisa lebih murah per kilonya. Sedangkan di sisi petani mereka tidak sibuk mencari dan melayani ratusan pembeli, cukup satu saja.

“Apa bedanya penengah ini dengan tengkulak yang ada?”

Sederhana, penengah ini harus dimiliki bersama oleh pembeli dan petaninya, sehingga penengah ini tidak akan mengambil margin yang terlalu besar. Kalau pembeli dan petani adalah pemilik, artinya si penengah bertanggungjawab kepada mereka, bukan pada investor atau pemilik individu dari usaha penengah/distributor ini.

Karena pembeli dan petani adalah pemilik yang setara, mereka bisa duduk bareng dan buka-bukaan data. 

Petani: “Segini lho hargaku, karena poin a, b, c.”
Pembeli: “Ah tapi segitu kemahalan, kan ada poin x, y, z.”

Dengan dialog, bisa didapatkan kesepakatan yang memberikan hasil terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat, tanpa perlu campur tangan pihak luar.

Apa bentuk yang tepat dari penengah ini? Tidak lain dan tidak bukan ya koperasi. Kalau bentuknya selain koperasi, bisa terjadi tarik-ulur kepentingan dari pemilik usaha distribusi yang nilai suaranya berbeda-beda sesuai besaran saham. Dalam koperasi, satu anggota satu suara, sehingga tidak akan ada orang yang menguasai usaha distribusi ini melalui saham yang paling besar.

Dengan format koperasi, kepentingan setiap individu manusia memiliki bobot yang sama, sehingga mau tidak mau seluruh anggota tentu memikirkan kepentingan bersama. Pada dasarnya sulit untuk egois dalam bentuk koperasi, kecuali kita bisa meyakinkan kawan kita yang lain.

Hajat Hidup orang Banyak

Utopis sekali ya, apakah hal ini bisa dilakukan? Sudah ada contohnya kok di Jepang, namanya Seikatsu Club. Di Korea juga ada, namanya ICOOP.

Apakah hanya sembako yang bisa diatur dalam format koperasi multipihak milik bersama ini? Oh tidak, tentu semuanya bisa. Sebaiknya, ketika suatu hal terkait dengan hajat hidup orang banyak, dia dikelola dalam format koperasi multipihak (Multi-Stakeholder Cooperative).

(Tautan artikel https://ccednet-rcdec.ca/en/toolbox/solidarity-business-model-multi-stakeholder-cooperatives )

Hajat hidup orang banyak itu contohnya air, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Kita bisa bangun koperasi untuk masing-masing bidang tersebut yang isinya lengkap secara rantai nilai dari awal hingga akhir. Dengan begitu, semua pihak yang terlibat di dalamnya bisa menentukan keputusan dan kebijakan ekonomi secara bersama-sama.

Kesehatan
Kita perlu membangun jaringan fasilitas kesehatan (faskes) yang akan memberikan pelayanan terbaik meski pasien menggunakan asuransi BPJS. Jaringan ini juga harus memberikan penghidupan yang layak pada para dokter, perawat, dan tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Jika perlu juga kita buat asuransi kesehatan milik kita bersama.

Pendidikan
Kita tentu paham seberapa bobroknya pendidikan di Indonesia. Rendahnya gaji guru, rendahnya tingkat kelulusan, buruknya kualitas lulusan, tingginya angka pengangguran, mereka adalah segelintir dari penanda bahwa sistem pendidikan kita remuk-redam. 

Kalau memang kita sepakat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kepentingan bersama, mari kita buat koperasi terkait pendidikan yang dimiliki bersama-sama. Murid, orang tua, guru, dan profesi pendukung lain yang terkait erat dengan sekolah dan universitas adalah pemiliknya. Kita duduk bareng dan buat sedemikian rupa sehingga pendidikan yang terbaik bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat sebagai hak asasi.

Karena sekali lagi, ekonomi itu untuk segelintir saja atau untuk semua? Kalau kita semua ingin maju sebagai sebuah bangsa, ya kita bergerak bersama untuk itu. Jangan menunggu dan menyerahkan takdir kita pada sekelompok orang yang terlanjur menguasai kehidupan kita. 

Ambil dan kelola bersama-sama.

---

Kesenjangan ekonomi adalah masalah yang buat saya paling pelik saat ini. Kemiskinan saja itu sudah masalah, apalagi kemiskinan yang bersamaan dengan kekayaan yang begitu jauhnya. Kemiskinan tersebut akan menekan mental, tidak hanya masalah material.

“Bayangkan saja bagaimana rasanya ketika makan sehari-hari saja susah, tetapi di sisi lain kita tahu ada orang yang mampu dan mau membeli baju mewah seharga biaya hidup kita selama 5 tahun?”

Solusinya jelas bukan bantuan-bantuan langsung yang tidak bermartabat dan membuat masyarakat ketergantungan itu. 

Ekonomi seluruh lapisan masyarakat harus mandiri. Mandiri bukan berarti sendiri-sendiri, tapi tidak bergantung pada pihak-pihak lain yang tidak bisa dikendalikan dan hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri.

Koperasi sudah diletakkan sebagai dasar demokrasi ekonomi di Indonesia dari zaman dahulu kala. Mari kita bangkitkan kodratnya sebagai sistem ekonomi utama di tanah air kita ini.

Sudah saatnya kita bergerak secara gotong-royong, kolektif, bersama-sama. Supaya kemajuan dan keuntungan ekonomi bisa dinikmati oleh semua, tidak hanya mereka yang di atas sana.